BUM Desa Targetkan Kemandirian Ekonomi Melalui Legalitas dan Program TaMasyA

DESA KATU– Pemerintah terus memacu penguatan BUM Desa sebagai motor utama kemandirian ekonomi lokal melalui legalitas badan hukum dan program pelatihan digital TaMasyA pada April 2026. Berdasarkan data terbaru, tercatat ada 73.073 entitas yang tersebar di seluruh Indonesia guna mendukung swasembada pangan nasional.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat sebanyak 45.620 unit BUM Desa telah sah menyandang status badan hukum hingga awal kuartal kedua tahun ini. Data dari Sistem Informasi Desa menunjukkan proses verifikasi terus berjalan secara intensif untuk memastikan akses bantuan pusat dan kemitraan swasta.

Program TaMasyA hadir untuk memberikan literasi digital bagi para pengelola profesional di tingkat desa agar lebih kompetitif. Fokus verifikasi sepanjang tahun 2026 mencakup tujuh aspek penting, mulai dari kelembagaan, manajemen usaha, hingga dampak nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui sektor riil.

Kebijakan penguatan ekonomi ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 16 Tahun 2025 mengenai petunjuk penggunaan Dana Desa. Alokasi dana tersebut difokuskan sebagai penyertaan modal BUM Desa demi memperkuat sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata di wilayah pedesaan.

“Mari kita lanjutkan kerja cerdas dan ikhlas untuk memastikan program pembangunan dari bawah benar-benar tuntas. BUM Desa harus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi desa agar swasembada pangan dan kemandirian lokal tercapai,” kata Yandri Susanto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi yang tangguh di tingkat akar rumput melalui tata kelola yang akuntabel. Dengan legalitas yang jelas, entitas BUM Desa kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menjalin kerja sama komersial dengan pihak perbankan maupun badan usaha milik negara.